Hai,
Pertanyaan yang sering ditanyakan seputar pinjaman Indodana. Mulai dari syarat pengajuan, proses pencairan dana, cara membatalkan pinjaman Indodana, dan lainnya
Kendala yang Sering Ditanyakan
Pengajuan ditolak dikarenakan tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Indodana Fintech. Ada beberapa alasan yang di antaranya mungkin membuat pengajuanmu belum dapat kami setujui, seperti:
- Informasi atau data diri yang kurang lengkap.
- Dokumen pelengkap (Foto KTP, Selfie, Selfie dengan memegang KTP, dll) yang dibutuhkan kurang lengkap atau tidak sesuai standar.
- Penghasilan minimum belum memenuhi standar pengajuan.
- Usia belum memenuhi atau di luar batas persyaratan.
- Berada di luar jangkauan layanan Indodana Fintech.
Jika kamu merasa telah memenuhi seluruh persyaratan tersebut, maka alasan penolakan adalah menyangkut risiko penipuan atau keamanan. Silakan hubungi tim Customer Service kami untuk informasi lebih lanjut.
Jika kamu mengalami masalah ini, silakan e-mail ke CS Indodana Fintech di cs@indodanafintech.co.id dengan Subject: “Verifikasi Pembayaran” dan menyertakan data sebagai berikut:
- Nama Lengkap
- Nomor Telepon
- Permasalahan
- Screenshot Tagihan yang Bermasalah
- Jumlah Pembayaran
- Bukti Pembayaran
Dengan menon-aktifkan akun Indodana Fintech, kamu tidak akan dapat:
- Masuk ke dalam aplikasi Indodana Fintech.
- Mengajukan pinjaman tunai di Indodana Fintech.
- Menerima pesan melalui email dan SMS dari Indodana Fintech.
Pastikan kamu membaca dengan seksama ketentuan ini sebelum mengajukan deaktivasi akun. Prosedur ini hanya dapat dilakukan jika kamu tidak memiliki tagihan aktif.
Jika kamu masih memiliki tagihan aktif, silakan lunasi terlebih dahulu untuk melanjutkan proses deaktivasi akun Indodana Fintech mu. Untuk memblokir/menonaktifkan akun, silakan hubungi CS Indodana Fintech melalui (021) 4059 5888 atau email ke cs@indodanafintech.co.id, dengan melampirkan beberapa hal berikut:
- Nama Lengkap sesuai KTP terdaftar:
- Nomor Induk KTP terdaftar:
- Nama Ibu Kandung:
- Nomor Handphone yang terdaftar:
- Email yang terdaftar:
- Selfie dengan KTP
- Alasan memblokir akun:
Proses validasi data dan pengecekan akan membutuhkan waktu kurang lebih 5 hari kerja (tidak termasuk tanggal merah, Sabtu & Minggu).
Melalui virtual account sesuai dengan Bank yang ditunjuk (Danamon, Mandiri, Permata, BCA, BRI, dan BNI), minimarket Alfamart dan Indomaret, serta melalui Gopay dan Shopeepay.
Untuk detail cara pembayaran, silakan buka cara pembayaran di Aplikasi Indodana Fintech atau cek link berikut https://www.indodanafintech.co.id/cara-pembayaran.
Semua Topik Bantuan
Masih butuh bantuan?
- LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Dana dengan Penerima Dana dalam melakukan Pendanaan konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah secara langsung melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan internet
- Penyelenggara hanya dapat mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon pada gawai milik Pengguna
- PT Artha Dana Teknologi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, Sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masih pihak.
- Seluruh risiko Pendanaan yang timbul dalam transaksi LPBBTI ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Dana. Penyelenggara bertanggung jawab dalam hal terjadi kelalaian atau kesalahan yang disebabkan oleh Penyelenggara dan menimbulkan kerugian bagi Pemberi Dana
- Pengguna menjamin keaslian seluruh dokumen yang disampaikan. Atas setiap pemalsuan dokumen atau tindak pidana lain yang dilakukan oleh Pengguna, Penyelenggara dapat melakukan upaya hukum termasuk memproses tindakan yang dimaksud kepada pihak yang berwenang
- Penyelenggara tidak mengenakan biaya apa pun kepada Pengguna atas pelayanan pengaduan
- Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
- Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
- Pemberi Pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.
- Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
- Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
- Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.
- Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.
- Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing- masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.